Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan. (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur. Penelitian kantor SSPD BPHTB dan penelitian kantor lanjutan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada BPKPAD. DPP adalah hasil dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Ini adalah rumus menghitung tarif BPHTB: BPHTB = Tarif Pajak (5%) x DPP (Dasar Pengenaan. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas 1 salinan nomor21/2021 peraturanwalikotamalang nomor 21 tahun2021 tentang tatacarapembayaran,penyetorandantempatpembayaran beaperolehanhakatastanahdanbangunan Mekanisme Penggunaan Aplikasi E-BPHTB online sangat mudah : 1) akses situs aplikasi pajak e-BPHTB online. (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan; (4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : a. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak. SSPD adalah Surat Setoran Pajak Daerah. Rab, 25 Nov 2020. Inilah penjelasan mengenai apa itu BPHTB. menggunakan SSPD BPHTB. OLEH : MULYADI LATIEF, S. Fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Layanan pada jenis pajak BPHTB meliputi validasi berkas BPHTB yang hanya membutuhkan waktu 1 ( satu ) hari kerja. SSPD BPHTB. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun yang bersangkutan. 000. d. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau. Maka di bawah ini adalah cara penghitungannya yang bisa Anda gunakan. menerima atau menolak berkas pendaftaran e-SSPD BPHTB; dan c. Apabila Anda ingin melakukan transaksi jual beli rumah,. 21. Kebenaran luas tanah dan/atau bangunan yang ada. Seperti yang sudah diketahui, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah salah satu jenis pungutan yang ditanggung oleh pembeli. Setelah mengetahui cara menghitung BPHTB, ketahui juga syarat administratif untuk mengurus BPHTB berikut ini. Standar Operasional Prosedur Bidang Pajak I. id +62 811-1002-021. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud. 500. Bagian Kedua Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan Pasal 7 Besarnya pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut : a. harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. a. 26. 5% × Rp532. (2) Subjek BPHTB adalah Orang Pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK BPHTB . 4. 000,-Dalam prakteknya, penulisan di lembar BPHTB hanya dituliskan nama salah satu ahli waris saja dengan diikuti menulis CS (cum suis) yang berarti dan kawan-kawan, di belakang namanya. Surat Keterangan Lurah. Yaitu. Dasar Pengenaan 2. (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas TanahBPHTB adalah kewajiban pajak bagi penerima hak / pembeli yang dihitung dari Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan 2,5 %. Salah satu peraturan daerah yang terkait dengan hal tersebut dalam hal pemungutan BPHTB adalah adanya penetapan mengenai Verifikasi Lapangan (Verlap) atau pengecekan ke lapangan yang. (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan NIHIL pada bagian JUMLAH SETORAN. (2) Penetapan saat terutang Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris adalah Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke. 000 = Rp6. Besarnya BPHTB adalah sebagai berikut: BPHTB = 5 % x (NPOP – NPOPTKP) BPHTB = 5 % x (Rp1. Sejak tahun 2016, pemerintah Jakarta telah menetapkan penggratisan biaya BPHTB sejak 21 Oktober 2016 yang dituangkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Aplikasi BPHTB dapat terintegrasi. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Layanan permohonan Objek Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pasal 3. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa BPHTB. SSPD BPHTB nihil untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Agar formulir validasi milikmu tidak dikembalikan, pastikan kamu membawa semua syarat validasi BPHTB. Simpan Simpan Form Sspd Bphtb Untuk Nanti. 17. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 000. BPHTB (SSPD BPHTB) terkait kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. 21 tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi UU no. Produk Pelayanan # SSPD. Sementara Pemerintah Kota Depok menentukan NPOPTKP yang berlaku adalah Rp 60 juta. Berdasarkan dari Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP, harga tanah sebesar Rp500. 000,00. Maka cara menghintung BPHTB hibah wasiatnya adalah sebagai berikut. adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebelum menyampaikan SSPD BPHTB, Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang terutang sesuai hasil yang dituangkan pada SSPD BPHTB melalui Bank atau tempat lain yang. go. SSPD BPHTB dengan jumlah pembayaran BPHTB tertentu; atau b. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan nutuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. 22. Pengaduan Layanan # HALO BAPPENDA. 000. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan dari Peraturan Walikota ini, adalah: a) menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan memberikan. A. Penelitian Lapangan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan keadaan di lapangan; 41. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan yang dianut dalam pajak BPHTB adalah self assessment, yakni pajak yang terutang tersebut harus segera dilunasi tanpa menunggu surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau C. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau. Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Nomor Objek Pajak (NOP) Alamat Objek Pajak Dengan alasan Sehubungan hal tersebut, bersama ini dilampirkan: Fotocopy KTP / Identitas lain. kantor pemerintah, pemerintahan daerah, SSPD yang telah ditandatangani akan diberi cap dan tanggal validasi, kemudian dibukukan. 15. Form Sspd Bphtb. Wajib Pajak mendaftarkan diri untukJenis penelitian ini adalah yuridis empiris. NPOP sebagaimana yang dimaksud dari peraturan-peraturan. KTP yang diberi kuasa – FC. 15. SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 5% x NPOP5% x Rp2. ( PROSES 5 HARI KERJA )17. Adapun nomor rekening pembayaran BPHTB Kabupaten Sleman untuk host to host adalah 005. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja. Setelah melihat dari pengertian BPHTB, selanjutnya mengenal lebih jelas tentang objek dan subjek dalam BPHTB. e-PHTB, Validasi SSP Masa Kini. Seksi Penetapan clan Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bungaldenda. Maka, tarif BPHTB yang harus dibayar adalah sebesar Rp6 juta. Pajak Daerah BPHTB (untuk selanjutnya disebut SSPD-BPHTB) melalui bank yang ditunjuk bendahara penerimaaan. 000. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi. Besaran. SSPD. Penetapan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada sistem dan prosedur pemungutan BPHTB. (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. 000 per m2. Wajib Pajak/PPAT menerima SSPD-BPHTB yang sudah divalidasi. go. SSPD BPHTB nihil untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 11. Harga Bangunan 120m2 x Rp700. 000. 18. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan meliputi : Pemindahan hak karena :. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 4 12. Pati penetapan NPOPTKP BPHTB ditetapkan sebesar Rp 60. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pengertian BPHTB Online, Tarif 2023, dan Cara Hitungnya. Formulir Permohonan Pembetulan SSPD BPH TB . 000. 11. 00011. go. a. Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis,Dokumen SSPD-BPHTB yang telah divalidasi merupakan syarat utama penerbitan Kutipan Risalah Lelang atas nama pembeli yang ditunjuk. Menandatangani hasil cetakan dari aplikasi e-SSPD BPHTB. 12. Misalnya harga rumah Rp7 50 juta dikurangi NJOPTKP Rp 12 juta lalu dikalikan 5 persen maka hasilnya Rp 6,9 juta yang menjadi BPHTB Anda. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau. Contoh BPHTB yang Sudah Divalidasi. Validasi adalah Proses penelitian Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Baca juga: Kenali Apa Itu AJB dan Bedanya dengan PPJB Saat Beli Rumah atau Tanah. Pajak yang Terutang 3. jakarta. Sumber gambar. Persyaratan yang diperlukan oleh Wajib Pajak adalah sebagai. Posted by: Admin. BUPATI BANTUL, PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN. 002. 52juga disebutkan bahwa Akun yang. 19. 000 per m2. d. SKPD, dan SSPD BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 000. 000. Aplikasi BPHTB dapat terintegrasi dengan Bank, dan BPN. 30 juta adalah obyek BPHTB . kemenkeu. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Disebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB. Operasional proses ini dibantu system informasi dan administrasi BPHTB Online sebagai alat kerja. Aplikasi BPHTB Online dengan fitur standar yang dimiliki diantaranya : untuk mengelola permohonan pendaftaran SPTPD-BPHTB wajib pajak ke PPAT/Notaris dengan melakukan pendaftaran pengajuan wajib pajak dengan mengisi informasi mengenai wajib pajak dan objek pajak. - 20 - . Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Jenis surat yang satu ini digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan data subjek dan objek PBB-P2 atau sebutan untuk. 17. Judul. Sumber gambar contoh validasi BPHTB 3: docplayer. disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3). 8. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalahBesarnya BPHTB adalah sebagai berikut: BPHTB = 5 % x (NPOP – NPOPTKP) BPHTB = 5 % x (Rp1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang. prosedur penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Iamïran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, gag Ian Ketiga pembayaran BPHTB pasal 7 (I) Waiib Pajak melakukan pembavaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah11. SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Fungsi Pelayanan mengarsipkan SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles and Huberman dan analisis kontribusi. Akta adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta TanahNo. A. - menyiapkan Register SSPD BPHTB. Cetak SSPD BPHTB 5. Dengan adanya eSSPD diharapkan dapat membantu mempermudah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didalam proses administrasi pembayaran BPHTB. Proses validasi BPHTB yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan secara umum sudah cukup memuaskan, ditambah lagi saat ini proses validasi SSPD BPHTB dilakukan dengan sistem online, sehingga proses validasi SSPD BPHTB menjadi lebih mudah dan cepat. Buka menu navigasi. Merupakan Sistem aplikasi pelayanan BPHTB secara online dikhususkan untuk. 1 (satu) surat ketetapan pajak dengan menggunakan 1SSPD BPHTB; Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan untuk mengecek kebenaran Data NJOP pada SSPD BPHTB. Penelitian Lapangan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan keadaan di lapangan BAB II KETENTUAN BAGI WAJIB PAJAK Pasal 2 (1) Setiap Wajib Pajak BPHTB wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui DPPKAD cq.